Krisis Kepemimpinan Indonesia

Barangkali topik tentang pemilu 2014 (pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden) akan terkesan prematur apabila menjadi topik utama diskusi skala nasional saat ini. Pasalnya, pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden baru akan dilaksanakan pada tahun 2014. Masih terlalu dini untuk menjadikannya sebagai topik pembicaraan utama. Namun demikian, lepas dari kesan prematur tersebut, pemilu 2014 adalah suatu keniscayaan, momentum di mana rakyat Indonesia menggunakan hak-hak politiknya untuk memilih pemimpin nasional (legislatif dan eksekutif).

Hakikatnya, pemilu bukan sekedar perhelatan demokrasi formalitis, lebih daripada itu, pemilu merupakan saluran aspirasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin bangsa. Seperti apa pemimpin bangsa yang dihasilkan oleh suatu pemilu sangat ditentukan oleh kinerja pelbagai main-stakeholder terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku pengawas penyelenggaraan pemilu, dan partai politik sebagai peserta pemilu. Selain lembaga-lembaga tersebut, partisipasi masyarakat dan media massa sebagai pengawas publik juga sangat menentukan kesuksesan pemilu, mulai dari proses pesiapan, pelaksanaan, dan juga penentuan hasil pemilu.   Kesuksesan pemilu bergantung pada kesiapan penyelenggara yang matang dan terencana. Oleh karena itu, kita perlu bertanya, bagaimana kesiapan KPU selaku penyelenggara pemilu? Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan hak publik untuk memperoleh informasi secara transparan, sebab kesiapan penyelenggara adalah indikator awal kesuksesan pelaksanaan pemilu. Kesiapan tersebut mencakup daftar pemilih, sosialisasi, kertas suara, dan koordinasi pusat-daerah. Hal itu penting untuk menghindarkan pemilu hanya sekedar sebagai formalisme demokrasi.

Menyimak dinamika politik nasional jelang pemilu 2014 yang kian dinamis, Bawaslu sudah seharusnya bekerja ekstra dalam mengawasi gerak-gerik partai politik dan khususnya pejabat-pejabat publik yang akan bertarung dalam pemilu 2014. Pengawasan tersebut berkaitan erat dengan penyimpang-penyimpangan yang dilakukan seperti penyelewengan anggaran negara dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi/kelompok. Publik telah mengetahui dan melihat sendiri penyimpangan-penyimpangan tersebut tetapi Bawaslu seolah membiarkan hal itu terjadi tanpa suatu penindakan yang tegas. Pemilu menghasilkan pemimpin nasional. Seperti apa pemimpin yang dihasilkan dalam pemilihan umum, partai politik perserta pemilu memiliki tanggung jawab besar karena partai politiklah yang mengajukan calon-calon pemimpin dalam pemilihan umum. Pertanyaannya, sejauh mana tanggung jawab itu dilaksanakan oleh partai politik? Faktanya, persepsi publik terlanjur pesimis dengan kiprah partai politik peserta pemilu 2014. Skandal-skandal korupsi seolah tak pernah lekang dari wajah partai politik. Bahkan, partai politik dinilai sebagai mesin korupsi yang ganas dan menjadi tempat di mana skandal-skandal politik anggaran dilakukan. Realitas tersebut berimbas pada percaturan politik nasional, yang sering menonjolkan politik transaksional daripada politik substantif dan moralitas politik.

Perilaku partai politik yang demikian tentu saja menghambat pembangunan demokrasi, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Pada tataran ini, partai politik sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat tidak lagi bisa dipercaya. Partai politik sebagai wahana persemaian kader-kader pemimpin nasional berada pada jalan buntu. Hal itu terbukti dalam bobroknya perilaku para penyelenggara negara yang acapkali dipertontonkan secara vulgar, menciderai amanah rakyat,  dan menyimpang jauh dari cita-cita Indonesia. Masyarakat hanya dijadikan alat dan tumbal politik dengan janji-janji muluk tanpa pembuktian. Lemahnya kinerja partai politik berbanding lurus dengan krisis kepemimpinan nasional. Hal itu sangat beralasan karena kaderisasi politik yang lemah pasti berujung pada kepemimpinan nasional yang lemah. Wajar bila masyarakat sulit menentukan pilihan terhadap tokoh-tokoh partai politik yang setiap hari menghiasi media-media nasional maupun lokal. Keraguan yang dihadapi masyarakat tentu dilandasi oleh akumulasi kekecewaan terhadap elite politik yang umumnya berjuang atas nama pribadi, kelompok, parpol, dan kapitalis. Akhirnya, pemimpin negarawan yang dicita-citakan hanya menjadi sebuah mimpi.

Pemimpin negarawan dan masa depan bangsa adalah dua sisi mata uang. Lemahnya pemimpin nasional berdampak langsung pada kehidupan bangsa dan Negara. Kondisi kekinian kehidupan sosial bangsa dan negara yang ditandai dengan kemiskinan, korupsi, konflik-konflik sosial, dan lain sebagainya merupakan sebagian akibat dari lemahnya kepemimpinan nasional. Pemimpin lebih bersifat formal daripada pelayan masyarakat. Hal itu disebabkan karena setiap pemilu terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara sistematis oleh partai politik. Dengan demikian, Pemilu tidak dapat menghasilkan pemimpin negarawan yang mampu menemukan solusi atas permasalahan bangsa.

Melihat situasi tersebut, maka masyarakat Indonesia kita bertanggung jawab dalam memecahkan kebuntuan demokrasi dalam pemilu.  Permasalahan-permasalahan nasional yang menghambat kemajuan bangsa khususnya terkait Pemilu 2014 dan pemimpin negarawan. Pemimpin yang lahir dari pemilu yang demokratis, jujur, transparan, dan adil. Pemimpin negarawan yang memiliki integritas, kapabilitas, dan mampu menjawab kesejahteraan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.