Mencari Pemimpin Negarawan

Pemilu merupakan proses demokrasi dan atau sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan ditangan rakyat. Menurut UU No 08 Tahun 2012 Tentang  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 1 ayat 1 bahwa “Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Artinya rakyat memilih langsung orang-orang yang dianggap pantas untuk menduduki jabatan eksekutif dan legislatif. Lantas pemilihan umum yang telah berlangsung sejak pemilu 1999 (legislatif), 2004(eksekutif dan legislatif) dan 2009 (eksekutif dan legislatif) yang dilaksanakn secara demokratis telah menjawab harapan-harapan rakyat? Jawabannya belum. Dikarenakan kemiskinan dan ketidakadilan politik, hukum, ekonomi dan sosial masih dirasakan oleh rakyat indonesia.

Kondisi politik, hukum, ekonomi dan sosial bangsa hari ini yang carut-marut, menunjukkan bahwa kepemimpinan bangsa tengah dihuni oleh orang-orang yang tidak konsisten dengan janji-janji disaat melakukan kampanye politik, ini sekaligus penghianatan terhadap mandat yang telah diberikan oleh rakyat indonesia. Dan merupakan refleksi kritis yang harus disadari oleh rakyat indonesia sebelum memberikan hak suaranya di pemilu 2014 yang tinggal hitungan hari. Jangan sampai memilih orang-orang partai yang hanya menebar pesona dan setelah terpilih sibuk memperkaya diri dan kelompoknya.

Kebusukan para elite hari ini sudah menjadi rahasia umum. Merampok uang rakyat dalam jumlah besar dari pusat sampai tingkatan daerah dan merugikan negara triliunan rupiah. Ditambah lagi perilaku asusila yang dilakukan oleh para elite. Dan alhasilnya bangsa ini kehilangan pegangan dan tokoh yang dapat dijadikan panutan dalam bermasyarakat dan bernegara. Tidak heran bila bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini, mengalami kemiskinan struktural, kultural dan natural, sebab orang-orang yang diberikan tanggungjawab oleh rakyatnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan jiwa seorang pemimpin rakyat, malahan yang ditonjolkan hanyalah kemewahan dan kehidupan yang serba glamor seperti yang dapat kita sangsikan di hampir setiap media pers, yang memberitakan kehidupan para elite bangsa ini.

Catatan  Transparansi Internasional Indonesia disebutkan, indeks korupsi indonesia terus naik dari 3,0 pada tahun 2012 menjadi 3,2 pada tahun 2013. Riset ini juga menempatkan institusi polri dan parlemen diposisi tertinggi dan diposisi berikutnya adalah pengadilan, partai-partai politik, pelayan public/pegawai negeri sipil dan sector swasta. Dan khususnya di Asia Tenggara hanya Indonesia yang parlemennya paling korup, sepanjang 2004-2013, KPK menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan 65 anggota parlemen terlibat kasus korupsi. Tentu saja ini berdampak langsung pada elektablitas parpol yang menurun pada pemilu 2014.

Dan bentuk kekecewaan rakyat indonesia tergambar berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) yang mana tidak ada satupun partai politik yang dipilih oleh masyarakat mencapai abang batas presidential Threshold (PT) 20%. Ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa parpol adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari elite-elite yang merampok uang rakyat. Dimana parpol diperalat oleh elite-elite politik dan para pemilik modal bila mendapatkan posisi di legislatif dan eksekutif guna membuat kebijakan yang menguntungkan para elite dan kloni-kloninya. Realitas ini menyebabkan para elite politik berlomba-lomba menebar pesona, yang akhirnya masayarakatpun bersimpatik pada figur seorang politisi ketimbang partai politik, tanpa mengenali lebih jauh rekam jejak para elite politik. 

Mencermati fenomena sosial tersebut diatas, maka momentum pemilu 2014 harus dijadikan bahan evaluasi. Evaluasi terhadap politisi-politisi yang ikut berkompetisi sebagai calon presiden/wakil presiden dan calon legislatif. Dengan melihat trac recor para politisi, agar tidak mudah terjebak oleh pencitraan yang dilakukan para politisi. Sehingga pemilu 2014 tidak sekedar perhelatan demokrasi yang formalitas, akan tetapi dapat melahirkan pemimpin yang negarawan, yang mampu menjawab cita-cita mulia para pendiri bangsa yakni terciptanya Indonesia yang adil, damai dan sejahtera.